liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86

Alasan PDIP Kukuh Mau Pemilu Coblos Partai Meski Ditentang 8 Fraksi

PDIP ingin pemungutan suara pemilu dilakukan dengan mencoblos partai, bukan caleg. PDIP mengklaim itu sesuai dengan UUD 1945.

Jakarta, CNNIndonesia

PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menginginkan pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim posisi partainya sesuai dengan UUD 1945 bahwa peserta pemilu adalah partai politik, bukan calon anggota legislatif.

“Untuk PDIP kita berpolitik dengan asas, dengan keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah parpol,” ujarnya di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Hasto tak peduli jika delapan fraksi parpol yang duduk di kursi DPR berbeda pendapat.

Kedelapan parpol tersebut masih menginginkan sistem proporsional terbuka atau pemungutan suara calon untuk diterapkan dalam pemilu.

Hasto menilai sistem open rate yang diterapkan selama ini banyak menimbulkan dampak negatif.

Mulai dari biaya pemilu yang mahal, manipulasi yang tinggi, hingga kerja keras penyelenggara pemilu.

Hasto meyakini sistem proporsional tertutup akan mengurangi dampak negatif tersebut.

Menurutnya, sistem pemungutan suara partai tertutup akan menekan biaya pemilu yang mahal dan memungkinkan persaingan sehat antar caleg.

“Jadi tertutup proporsional, dasarnya adalah pemahaman tentang fungsi pengurus, sedangkan kalau terbuka itu popularitas,” kata Hasto.

Sebelumnya, delapan parpol peraih kursi DPR menyatakan penentangan terhadap kembalinya pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Mereka ingin sistem proporsional terbuka atau pemungutan suara calon tetap dilanjutkan.

Mereka juga meminta MK memperhatikan pesatnya perkembangan demokrasi di Indonesia dalam memutus perkara.

Diketahui, saat ini Mahkamah Konstitusi sedang menguji pasal-pasal dalam UU Pemilu terkait sistem pemungutan suara.

“Kami meminta MK tetap konsisten dengan Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, dengan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sebagai bentuk partisipasi . dalam mengawal kemajuan demokrasi Indonesia,” bunyi salah satu butir pernyataan delapan fraksi itu.

(thr/bmw)

[Gambas:Video CNN]