liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO STARLING69 STARLING69 STARLING69 STARLING69
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38

Anjlok Indeks Korupsi RI, Legacy yang Mencoreng Rezim Jokowi

Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) 2022 telah mencoreng muka pemerintahan Jokowi dan bisa menjadi legacy terburuk yang bakal dicatat sejarah.

Jakarta, CNNIndonesia

Musim gugur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 akan menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) karena mencatat peringkat terburuk dalam sejarah reformasi dalam penyelenggaraan urusan korupsi.

Transparency International Indonesia (TII) menyatakan IPK Indonesia tahun 2022 turun menjadi skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang terlibat.

Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Vietnam 42, dan Thailand 36. Indonesia juga tidak lebih baik dari Timor Leste yang mendapat skor 42 dalam penanganan korupsi di negara tersebut.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Wakil Sekjen TII Wawan Suyatmiko menegaskan, situasi ini menunjukkan bahwa respon terhadap praktik korupsi masih lamban bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari pemangku kepentingan.

“Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau penurunan paling drastis sejak tahun 1995,” kata Wakil Sekjen TII Wawan Suyatmiko dalam jumpa pers di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/1).

Peneliti Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Muhammad Nur Ramadhan mengatakan, IHK yang dikeluarkan TII menunjukkan negara gagal mengatasi masalah korupsi di negeri ini.

“IPK yang dirilis menunjukkan bahwa negara masih belum mampu dan gagal mengatasi masalah korupsi di negeri ini… Wajah pemerintahan Jokowi tercoreng karena IPK anjlok seperti yang terjadi pada pemerintahan Jokowi,” kata Nur, Selasa (31/1) siang.

Luhut Vs OTT KPK

Berdasarkan pengamatan Nur, sistem yang ada saat ini tidak didesain untuk mencegah korupsi, melainkan untuk memupuk praktik korupsi di berbagai bidang. Hal ini kemudian diperparah dengan para pemegang kekuasaan yang semakin tidak malu menunjukkan praktik korupsi.

Nur merinci ada beberapa faktor utama yang menyebabkan IHK Indonesia turun pada 2022, di antaranya desain pengendalian korupsi yang saat ini melemah di beberapa kalangan. Dimulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin lemah pasca revisi UU KPK dan berdampak pada kinerja pemberantasan korupsi.

Pencegahan kini menjadi prioritas KPK. Padahal, kata Nur, itu bukan cara utama memberantas korupsi. Menurutnya, penindakan perlu diprioritaskan untuk mengatasi tindak pidana korupsi.

Nur merasa sangat kesal dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) KPK telah merusak citra Indonesia.

Nur keberatan dengan pernyataan Luhut karena OTT justru membuktikan keseriusan negara dalam memberantas korupsi. Bila angkanya tinggi, kata dia, harus dijadikan gambaran bahwa kualitas negara masih korup dan menjadi peringatan serius.

Selain itu, Nur mengamati bahwa saat ini banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Misalnya, lembaga peradilan menjadi sorotan dengan ditangkapnya seorang hakim agung dalam kasus korupsi.

Selanjutnya, tidak ada sistem kontrol yang ideal bagi pelaksanaan tugas aparatur negara. Hingga saat ini, kata dia, belum ada sistem yang bisa mencegah tindakan korupsi oleh pemegang kekuasaan atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, urgensi kehadiran sistem kontrol ini menjadi semakin nyata.

Menurut Nur, program fasilitasi perizinan dan upaya digitalisasi yang diklaim pemerintah dapat meminimalisir perilaku korupsi terus dilakukan namun masih perlu dikembangkan dan dioptimalkan.

Nur menilai, keduanya hanya bagian kecil dari upaya pemberantasan korupsi. Sebab, dibalik itu masih banyak celah untuk tindakan korupsi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dll.

Terlebih lagi, Indonesia kini sedang merayakan tahun politik 2024. Nur menegaskan pemilu dan korupsi politik menjadi faktor penyebab rendahnya IPK Indonesia pada 2022.

“Pemilu tidak bisa terhindar dari korupsi politik di dalamnya,” ujar Nur.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yuris Rezha juga sependapat bahwa faktor penyebab turunnya IHK Indonesia tahun 2022 adalah korupsi di sektor politik dan paparan korupsi antara pejabat publik dan pengusaha.

“Padahal pemerintah selalu mendorong kemudahan berusaha, deregulasi perizinan hingga digitalisasi pelayanan publik. Bagaimana Indonesia bisa disebut meningkatkan investasi, di satu sisi tingkat risiko korupsi politik dalam investasi semakin tinggi. Artinya, ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program pencegahan korupsi,” kata Yuris.

Lanjutkan ke halaman berikutnya…

Beranikah Jokowi Lawan Koruptor Indonesia?

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21