Jakarta, CNNIndonesia —
Pengesahan KUHP Baru (Kode kriminal) Indonesia menjadi sorotan internasional pada Selasa (12/6) karena memuat sejumlah artikel kontroversial.
Pertarungan untuk tahta Arab Saudi sampai saat ini masih memprihatinkan. Berikut sekilas berita internasional kemarin:
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Duta Besar AS Mengutuk Keras Pasal Zina dalam KUHP Baru Republik Indonesia
Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, mengecam keras pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang berkumpulnya kelompok.
Menurut Kim, aturan yang berlaku dalam rumah tangga antara orang dewasa dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Kami masih khawatir pasal moral yang mencoba mengatur apa yang terjadi di rumah antara orang dewasa yang berpikiran sama dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia,” kata Kim dalam forum US-Indonesia Investment Summit, Selasa ( 12/6/2018 ). ).
[Gambas:Video CNN]
5 Alutsista yang dibeli Prabowo untuk RI, kapal selam hingga rudal
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli berbagai alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dari berbagai negara selama dua tahun ini.
Para pengamat menilai keputusan Prabowo memperbarui alutsista tepat waktu. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa RI perlu berhati-hati dalam membeli berbagai senjata tersebut agar dapat beroperasi secara optimal jika digabungkan satu sama lain.
“Alutsista (RI) umurnya 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Ini langkah yang sangat wajar,” kata pengamat pertahanan Marapi Consulting Advisory, Helvas Ali, seperti dikutip Channel NewsAsia.
Pakar HAM PBB Kecam RKUHP Baru RI, Minta Jokowi Dipikir Ulang
Sekelompok pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan keprihatinannya kepada Indonesia terkait rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Pakar HAM PBB itu kemudian mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan kembali RKUHP yang dinilai mengundang kontroversi.
Rencana pengesahan RKUHP yang sempat tertunda beberapa kali menarik perhatian karena terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai sejumlah pemerhati HAM semakin melemahkan nilai kebebasan dan demokrasi.
(tim/rd)
[Gambas:Video CNN]
