Jakarta, CNNIndonesia —
Tenaga kerja dari berbagai elemen akan melakukan tindakan masif terhadap isi Peraturan Pemerintah Pengganti tersebut (Perpp) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) di depan gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (6/2).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi akan dilakukan serentak di beberapa daerah.
“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penentangan terhadap isi Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis (2/2).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Setidaknya ada sembilan pertanyaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yakni upah minimum, outsourcing, pesangon, dan pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Kemudian, PHK, pengaturan hari libur, jam kerja, tenaga kerja asing (TKA), dan sanksi pidana dihapuskan.
Selain menyatakan menolak isi Perppu Ciptaker, Said Iqbal mengatakan Partai Buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan.
Dalam kaitan itu, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal dalam UU BPJS seperti terkait Badan Pengawas yang unsur ketenagakerjaan direduksi menjadi satu.
“Pegawai yang bayar BPJS. Bagaimana wakil kita dikurangi. Bagaimana unsur pegawai dan pengusaha dikurangi. Yang harus dikurangi adalah gaji DPR,” kata Said Iqbal.
Partai Buruh pun menyoroti kewenangan BPJS yang semula berada di bawah presiden, kini berada di bawah menteri kesehatan.
Menurutnya, mayoritas pengelola jaminan sosial di seluruh dunia berada di bawah presiden, bukan kementerian. Badan penyelenggara jaminan sosial merupakan lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam jumlah yang terus meningkat, sehingga pengelolaan jaminan sosial harus berada di bawah presiden.
(ibu/bmw)
[Gambas:Video CNN]
