Jakarta, CNNIndonesia —
Badan Legislatif (Baleg) DPR menyetujui 41 revisi dan rancangan undang-undang (RUU) ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023.
Dari jumlah itu, dua di antaranya merupakan dua RUU yang diajukan pemerintah baru-baru ini, salah satunya adalah amandemen UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN).
“Perubahan UU Ilmu Pengetahuan Nasional dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023,” kata Kepala Baleg Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Rabu (24/11).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Keputusan itu diambil dalam rapat antara Baleg dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonns Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sementara itu, Yasonna menjelaskan revisi UU IKN akan mengubah mekanisme pembiayaan pembangunan ibu kota negara di Kaltim.
Undang-undang IKN akan didukung oleh peraturan khusus yang mengatur tentang pembiayaan, investasi atau penanaman modal, serta jaminan kelangsungan pengembangan IKN.
“Aturannya juga terkait dengan pengurusan harta kekayaan IKN,” kata Yasonna.
Berikut daftar 41 RUU yang diajukan Prolegna Prioritas 2023:
1. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. RUU Energi Baru Terbarukan (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis RUU Energi Baru Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang Perubahan I atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Bidang Keuangan (Omnibus Law) pada Prolegnas 2020-2024 memuat Rancangan Undang-Undang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Bidang Keuangan (Omnibus Law).
12. RUU Perubahan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. RUU Larangan Minuman Beralkohol.
14. RUU Kimia.
15. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang Farmasi.
22. RUU Masyarakat Adat.
23. RUU Perlindungan Pemuka Agama dan Simbol Keagamaan.
24. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
26. RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
RUU yang Diusulkan Pemerintah
27. Rancangan Undang-Undang KUHP.
28. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
29. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
30. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
31. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
32. Rancangan Undang-Undang Desain Industri.
33. RUU Epidemi.
34. Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
35. RUU Perampasan Harta Kekayaan Terkait Tindak Pidana.
36. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
37. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Permodalan Negara.
38. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU usulan DPD
39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
40. Rancangan Undang-Undang Wilayah Nusantara.
41. Prolegnas Rancangan Undang-Undang DPD Usulan Baru tentang Bahasa Daerah.
(thr/sfr)
[Gambas:Video CNN]
