Jakarta, CNNIndonesia —
DPR RI memberikan penjelasan terkait kehadiran delegasi Knesset di Bali tahun 2022. DPR menyatakan, Perwakilan Parlemen Israel tidak datang atas undangan resmi dari Indonesia, melainkan hadir sebagai delegasi Inter-Parliamentary Union (IPU) yang mengadakan upacara tersebut.
Klarifikasi ini sekaligus membantah klaim sepihak Parlemen Israel bahwa mereka akan menghadiri Sidang Umum IPU ke-144 di BICC, Nusa Dua, Bali sebagai kunjungan resmi.
“Rapat IPU ke-144 ini merupakan rapat rutin IPU yang akan dilaksanakan di Bali pada tahun 2022. Saat itu DPR RI sebagai tuan rumah hanya bertindak sebagai Sidang Umum,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar, Senin (27/ 3). /2023).
Ia menjelaskan Sidang Umum IPU ke-144 digelar pada 20 hingga 24 Maret 2022 dengan tema ‘Mencapai Nol: Menggerakkan Parlemen untuk Bertindak atasi Perubahan Iklim’. Lebih dari 110 perwakilan negara menghadiri Sidang Umum ke-144 atas undangan IPU, termasuk delegasi dari Israel.
Karena itu, Indra membantah kabar bahwa Israel telah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dalam pertemuan IPU ke-144 itu. Pasalnya, perwakilan Israel hadir atas undangan IPU yang merupakan forum internasional yang bertanggung jawab atas negosiasi politik antar negara.
Sebagai Ketua MPR, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menjalankan tugas memimpin Sidang Umum IPU ke-144. Indra menjelaskan, undangan peserta untuk menghadiri General Assembly dikeluarkan oleh Presiden IPU dan Sekjen IPU.
“Agenda juga ditentukan oleh IPU, dengan masukan dari host country. Sebelum menjadi tuan rumah, kami menandatangani MoU Host Country Agreement yang isinya antara lain akan menerima kehadiran seluruh anggota IPU,” jelas Indra.
“Saat menggelar IPU ke-144 di Bali, Puan Puan tidak nyambung secara fisik dengan delegasi Parlemen Israel, apalagi menyapa mereka dengan hangat,” imbuhnya.
Saat IPU ke-144 di Bali berlangsung, lanjut Indra, pendaftaran peserta dikelola langsung oleh sekretariat IPU.
“Jadi yang menyaring setelah itu daftar pesertanya diberikan ke Indonesia,” jelas Indra.
Bahkan menurutnya, para peserta Parlemen Israel sebelum menghadiri Sidang Umum IPU harus terlebih dahulu dikirim ke clearinghouse sebagai Tim Interkem yang bertugas menyiapkan visa untuk beberapa negara sensitif.
Indra mengatakan, clearing center terdiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya.
“Setelah mendapat acc dari clearinghouse, mereka baru bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Indra memastikan keikutsertaan dalam prosedur tersebut juga terjadi dalam sidang-sidang PBB yang diselenggarakan di Indonesia selama ini.
“Jadi tidak benar DPR RI menerima kunjungan kenegaraan dari Knesset atau Parlemen Israel karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Indra.
Seperti diketahui, DPR RI sukses menggelar Sidang Umum IPU ke-144 di Bali tahun 2022. Salah satu hasil Sidang Umum IPU tersebut adalah lahirnya ‘Deklarasi Bali Nusa Dua’ yang ditetapkan sebagai produk utama sidang. keputusan.
IPU ke-144 juga membahas isu-isu yang kini menjadi tantangan dunia, termasuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Ketua DPR RI Puan Maharani sendiri juga terus menekankan isu perdamaian dunia pada Sidang Umum IPU ke-144.
Dalam sidang IPU, Puan mengatakan bahwa promosi perdamaian dan keamanan penting menjadi perhatian bersama.
“Dan bagaimana kontribusi DPR dalam membangun kepercayaan antar pihak yang berkonflik,” kata Puan dalam Sidang Umum IPU ke-144, tahun lalu.
Selain itu, isu penting lainnya yang dibahas adalah percepatan penyelesaian pandemi Covid-19 melalui pemerataan vaksin di semua negara. Ia juga menekankan pentingnya penguatan demokrasi dan penghormatan HAM yang dihadapkan pada berbagai tantangan di masa pandemi Covid-19.
Puan mengatakan Sidang IPU ke-144 bisa menjadi momentum bagi DPR untuk menyebarkan ‘budaya damai’ yang selalu mengedepankan toleransi dan dialog, serta menolak kekerasan. Dia merujuk pada krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina.
“Melalui upaya damai, Sidang Majelis IPU ini mendesak diakhirinya perang di Ukraina. Tentu kita berharap perang segera berakhir, dan gencatan senjata ditetapkan,” kata cucu Bung Karno itu.
Dia juga menekankan pentingnya menghormati hukum internasional, piagam PBB, dan perlunya memperkuat integritas teritorial untuk mencapai solusi konflik antara Rusia dan Ukraina. Ia juga menyinggung masalah kemerdekaan Palestina.
“Namun, kita tidak boleh lupa untuk menyelesaikan konflik di belahan dunia lain. Pertemuan ini juga dapat mendorong tercapainya kemerdekaan penuh Palestina,” kata Puan.
(osc/osc)