Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan bertambah hingga tahun 2024. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar iuran BPJS Kesehatan tidak berubah hingga tahun tersebut.
Kepastian tidak akan ada perubahan besaran iuran baik untuk BPJS Kesehatan kelas 1, 2, maupun 3, kata dia, tetap terjamin meski ada penyesuaian tarif Indonesia Case Based Group (INA CBGs) dari BPJS Kesehatan. ke rumah sakit berkisar antara 12-30 persen.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Jadi dari segi politik sulit diterima, jadi Pak Presiden minta jangan sampai 2024 naik. Jadi kita pertahankan sampai 2024 posisi politik pemerintah jangan naik,” kata Budi saat rapat kerja. dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 22 November 2022.
Dari sisi neraca BPJS Finance, kata Budi, Budi masih kuat hingga 2024 termasuk untuk membayar tarif INA-CBGs baru yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2023. Oleh karena itu, pada 2025 diperkirakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan akan berlangsung.
“Harus ada kenaikan tarif yang menurut saya wajar. Rumah sakit tidak mungkin tidak menaikkan gaji karyawannya selama 5 tahun, tidak mungkin. Sekarang kita hanya perlu mengedukasi masyarakat bahwa kenaikan iuran itu sesuatu sangat wajar. Lakukanlah,” kata Budi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan, penyesuaian tarif INA-CBG berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas standar rawat inap (KRIS) tentu akan menaikkan tarif kelas BPJS Kesehatan secara drastis. termasuk untuk kelas 3.
Apalagi, lanjutnya, jumlah populasi peserta iuran kelas 3 adalah 70 persen dari total peserta BPJS Kesehatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025 akan mencapai sekitar Rp 70.000 dari sekarang Rp 35.000.
“Jadi kenaikannya tidak wajar dan sebenarnya sudah dilakukan simulasi oleh aktuaris. Kalau kenaikannya sesuai tarif kelas 2, otomatis premi kelas 3 juga harus naik menjadi Rp 70.000, bukan lagi Rp 40.000,” ujar Kadir. .
Namun, dia juga memastikan sesuai instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan Menkes Budi, hingga 2024 belum ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, berdasarkan perhitungannya, kenaikan tarif premi kelas III tentu akan membebani masyarakat ke depan. Sehingga harus ada pertimbangan matang sebelum ditetapkan pada tahun 2025.
“Kalau dinaikkan menjadi Rp 70.000, sekarang tidak terlalu berat. Kalau naik Rp 70.000, banyak kesalahpahaman bahwa yang kaya dan yang miskin memiliki premi yang sama, katakanlah Rp 70.000. . Artinya melanggar konsep dasar jaminan kesehatan sosial,” kata Ali.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Salah Awas! Cek Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini
(mij/mij)
