Jakarta, CNNIndonesia —
Menteri Politik, Legislasi, dan Keamanan Mahfud MD mengisahkan momen keberhasilan membebaskan 126 kapal arang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri dari mafia pertambangan. Langkah ini dilakukan bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Menurut dia, pembebasan itu dilakukan setelah ada laporan pengusaha yang ingin mengekspor batu baranya ke Hong Kong namun terkendala karena ada penangkapan dan diminta membayar uang jika ingin dibebaskan.
“Kemudian (setelah mendapat laporan dari pengusaha), saya telepon Pak Arifin bahwa kapal ditahan, lalu Pak Arifin minta nomor kapal dan saya kirim. Sorenya yang melapor ke saya datang dan berterima kasih. . ,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (25/3).
“Ternyata bukan hanya kapalnya (pengusaha) yang melapor, tapi ada 126 kapal lain yang juga dilepas dan dimintai uang. Untung Pak Arifin turun tangan dan situasi penangkapan itu bagian dari tambang Pemprov. mafia,” imbuhnya.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Potensi kerugian miliaran rupiah
Mahfud mengatakan dari laporan pemilik kapal, jika tidak dirilis pada hari yang sama, maka akan mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Pasalnya, pihak tersebut dianggap wanprestasi karena batu bara tidak tiba tepat waktu di tempat tujuan.
Mahfud menegaskan, pemerintah sudah memiliki aturan dan kebijakan yang tegas untuk kasus-kasus konkrit, seperti penahanan kapal batubara ini. Namun, diakuinya terkadang korupsi masih terjadi dan tidak berubah.
Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan perbaikan pola kerja pengusahaan pertambangan. Kementerian ESDM sendiri telah membuat daftar yang bersumber dari masukan para pemangku kepentingan, akademisi, parlemen untuk mengatasi masalah mafia di sektor pertambangan.
“Saya selalu berhubungan dengan Menko Polhukam untuk meminta penertiban kembali. Kami menetapkan kebijakan satu peta sehingga tidak ada lagi duplikasi masalah perizinan.
(kerudung/harapan)
[Gambas:Video CNN]
