Jakarta, CNBC Indonesia– Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam meningkatkan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dia menilai upaya PLN sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan pemerintah.
“Pemerintah akan terus mendorong dan mengevaluasi agar pelaku dalam negeri dapat mendukung ekosistem PLN. Dengan begitu kita akan mendukung pendalaman value chain di sektor ketenagalistrikan,” kata Airlangga dikutip dalam siaran pers, Rabu (23/11). ). /2022).
Diketahui, dalam setahun PLN menaksir setidaknya Rp 300 triliun untuk beban operasional (Opex) dan beban modal (CapEx). Selain itu, PLN menjadi garda terdepan dalam meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, nilai investasi ini tidak hanya dialokasikan untuk investasi asing, tetapi PLN mengutamakan belanja dalam negeri.
Tegasnya, untuk mendukung industri nasional, PLN menyumbang belanja dalam negeri (PDN) Rp 201 triliun hingga 20 November 2022, dari total belanja tahun 2022 sebesar Rp 288,4 triliun.
“PLN menyumbang 84% produk dalam negeri untuk mengembangkan industri nasional berkualitas global,” kata Darmawan.
Menurut Darmawan, PLN telah melakukan beberapa inisiatif untuk memenuhi persyaratan TKDN. Diantaranya membuat regulasi kepatuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan, dan monitoring TKDN melalui aplikasi e-TKDN.
“PLN juga menargetkan 50% TKDN kita tercapai pada 2024,” ujarnya.
Sedangkan TKDN PLN hingga Oktober 2022 sudah mencapai 46,95%. Pencapaian ini melebihi target tahun 2022 sebesar 42%. Dimana pangsa TKDN terus tumbuh sejak tahun 2019 sebesar 36,8%, dan tahun 2020 sebesar 40,1%.
“Atas rekomendasi Menko, kami PLN diinstruksikan untuk membangun ekosistem ketenagalistrikan, terutama kapasitas nasional. Semuanya kami petakan, dan dalam proses ini, membangun kapasitas nasional berarti membangun ekosistem yang lebih kuat,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Catatan Ya! Jokowi tidak ingin proyek IKN menggunakan AC & marmer impor
(dpu/dpu)
