Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan, beberapa daerah masuk dalam kategori pendapatan menengah ke atas.
Daerah tersebut adalah Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Utara. Beberapa daerah tersebut, menurut Suharso, merupakan daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada 2022 di atas US$ 4.200.
Suharso mengatakan, daerah yang masuk dalam kategori berpendapatan sedang-tinggi adalah daerah berbasis sumber daya yang menghasilkan batu bara dan Crude Palm Oil (CPO). Artinya, banyak pendapatan yang berasal dari kedua komoditas tersebut.
Namun, anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan PDB per kapita, karena lebih dari itu harus bisa menjamin kesejahteraan masyarakat di sana.
“Disparitas PDRB perkapita antar daerah ternyata PDRB daerah yang ada batu bara dan CPO lebih bagus, tapi saya kira daerah itu Pak Menteri kalau masyarakat kurang yakin Pak,” kritiknya dalam rapat Kerja. Rapat Kementerian PPN dan Komisi XI DPR RI pada Rabu, (5/4/2023).
“Saya mau lihat ini paradox pak, PDRB bagus tapi angka kemiskinan juga tinggi kan Pak Menteri? batu bara, tapi ada orang Kebanyakan juga miskin,” keluhnya. .
Untuk itu, dia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penggunaan indikator angka dan rasio, tetapi lebih fokus pada keadaan riil masyarakat. Ia mengedepankan pemerataan pendapatan agar kekayaan daerah dapat dirasakan oleh seluruh warga dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Menanggapi hal tersebut, Suharso membenarkan bahwa tingkat ketimpangan di daerah masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya daerah yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi, namun kesejahteraan masyarakatnya belum meningkat secara signifikan.
“Di daerah-daerah itu indeks Gini (tingkat ketimpangan) masih buruk, sekitar 0,5, jadi itu masalahnya. Misalnya saat kita ke Morowali, kabupaten itu mengalami ledakan luar biasa, tapi masyarakat di sana tidak,” ujarnya. dikatakan. dikatakan.
Menurutnya, daerah berpenghasilan menengah sudah memiliki modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, tinggal dilihat bagaimana pemerataan dan pemerataan ekonomi di sana akan menjadi fokus pemerintah daerah.
“Memang gap-nya besar, harus diisi bertahap, tidak sekaligus, tapi paling tidak ada potensi angka (PDB per kapita) sebesar itu, baru sekarang kita mau membaginya, dan kapan kita membaginya. diikuti dengan pembukaan kegiatan ekonomi lain yang menyertainya dalam rangka pembukaan pemerataan. menjadi lebih luas,” jelasnya.
Diantaranya yang dapat dilakukan adalah membuka sumber ekonomi baru agar daerah tersebut tidak hanya memiliki satu komoditi yang menyebabkan hanya dikelola oleh pihak tertentu saja. Dengan mendorong perluasan komoditas, hal ini dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi di daerah.
“Jangan sampai dia (daerah) jadi komoditas, tapi dia bisa tingkatkan kemajemukannya, kita kembangkan kompleksitasnya. Jadi misalnya bikin produk karena sedikit orang yang paham tapi produk itu bisa dijadikan turunan. , seterusnya , dan seterusnya, dengan cara ini bisa membuka lapangan kerja baru lebih luas lagi,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Jokowi: Semua Kepala Negara sekarang pusing & rambut memutih
(ha ha)