liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

PAN Pertanyakan BPKH, Singgung Rumor Dana Haji untuk Infrastruktur

Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay menyebut BPKH belum menunjukkan prestasi dalam pengelolaan dana haji. Ia juga menyebut kenaikan biaya haji tidak bijak.

Jakarta, CNN Indonesia

Partai Amanat Nasional (PANCI) mempertanyakan capaian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana haji. Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, BPKH selama ini belum berprestasi dalam pengelolaan keuangan. ziarahapalagi di tengah usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta.

Saleh mengatakan, kehadiran BPKH seharusnya mampu meningkatkan nilai simpanan dana jemaah. Pasalnya, semakin tinggi nilai bunga yang diperoleh, tentu akan meringankan beban jamaah untuk menutup biaya haji.

Saat ini, menurut dia, BPKH belum menunjukkan kemajuan dalam kinerjanya dalam mengelola keuangan haji.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Sepertinya BPKH belum menunjukkan kinerja yang memadai. Pengelolaan tabungan jamaah tidak jauh berbeda dengan sebelum lembaga ini berdiri. Wajar jika ada pihak yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang dipercayakan kepada lembaga ini,” kata Saleh. melalui keterangan resmi, Senin (23/1).

Saleh menilai usulan kenaikan biaya haji 2023 yang akan dibebankan kepada jemaah haji menjadi Rp 69 juta tidak bijaksana karena dilakukan pada akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada periode pertama dan kedua, Jokowi selalu berorientasi meringankan beban masyarakat.

“Tentu tidak terkecuali dalam hal BPIH. Saya yakin Jokowi juga ingin masyarakat lebih mudah. ​​BPIH bukan beban,” ujarnya.

Saleh menjelaskan beberapa alasan PAN memberikan penilaian tersebut kepada pemerintah, antara lain pandemi Covid-19 di Indonesia yang kini mulai melambat dan mereda, sehingga masyarakat masih berupaya menggerakkan perekonomiannya kembali.

Dengan demikian, PAN melihat tambahan biaya pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang relatif tinggi akan sangat membebani masyarakat.

Saleh mengatakan, jika biaya haji 2023 harus dinaikkan, dikhawatirkan masyarakat akan mengira dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Anggapan ini, kata dia, sudah tersebar di media sosial. Ia pun meminta BPKH dan Kementerian Agama (Kemenag) segera memberikan penjelasan agar lebih transparan.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH 2023. Pasalnya, usulan kenaikan tersebut diperkirakan akan membebani jemaah. Apalagi total kenaikannya mencapai hampir 30 juta rupiah per jemaah.

Menurut Saleh, dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia, seharusnya BPIH Indonesia tidak perlu bertambah. Penghematan dapat dilakukan di setiap detail biaya struktural.

Ia menghitung jumlah sidang biasa menjadi 203.320. Jika ada kenaikan Rp 30 juta seperti yang direkomendasikan Kementerian Agama, maka uang jamaah akan terkumpul lebih dari Rp 14,06 triliun. Selain itu, manfaat dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 5,9 triliun.

“Dana yang digunakan dari dana jamaah lebih dari Rp 20 triliun per tahun. Sementara itu, ada biaya lain penyelenggaraan haji dari APBN Kementerian Agama sebesar Rp 1,27 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp. 283 miliar,” jelasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Agama sebelumnya telah mengajukan BPIH 2023 sebesar Rp 98,8 juta per calon jemaah.

Dari jumlah itu, setiap jemaah akan dibebani 70 persen atau Rp 69 juta. Sedangkan 30 persen sisanya ditanggung nilai manfaat dana haji sebesar Rp29,7 juta.

Namun, besaran yang dibebankan kepada jemaah meningkat dari biaya haji 2022, dari semula sekitar Rp 39 juta atau sekitar 60 persen menjadi 70 persen dengan nilai Rp 69 juta.

CNNIndonesia.com menghubungi Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah namun pihak tersebut tidak memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

(lna/sur)

[Gambas:Video CNN]