Jakarta, CNNIndonesia —
Beberapa daerah dikatakan telah membatalkan izin safari Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). pemilihan presiden 2024.
Daerah bernama NasDem berada di Aceh dan dua daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Baru-baru ini, NasDem mengatakan situasi yang sama terjadi di Riau.
NasDem mengklaim ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di Jawa Barat dibatalkan, namun mereka menolak mengungkap pihak yang meminta pencabutan izin tersebut.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Sementara di Aceh, Pemprov Aceh menjelaskan agenda Anies bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tidak bisa digunakan. NasDem mendapat kabar bahwa Pemprov Riau juga menolak upacara Anies karena menggelar upacara di waktu dan tempat yang sama.
Kelompok relawan Anies yang tergabung dalam Konfederasi Relawan Anies Nasional (KoReAn) menduga ada upaya untuk menangani mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Padahal jika kita belajar dari sejarah, upaya untuk menangani hal tersebut justru menguntungkan Anies.
KoReAn kemudian merujuk pada Anies yang kini banyak menerima undangan silaturahmi di berbagai daerah. Bahkan, beberapa pihak sebelumnya menilai Anies akan kesulitan menemukan platform setelah keluar sebagai kepala daerah di ibu kota.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengakui, masih belum bisa dipastikan apakah pencabutan izin safari politik Anies hanya urusan administrasi atau memang ada upaya menghalang-halangi politik.
Namun, jika benar kejadian ini merupakan ulah lawan politik untuk menghadang langkah Anies, maka Kunto menilai situasi ini justru menguntungkan Anies. Salah satunya kemungkinan sejumlah warga yang bersimpati dengan kejadian ini.
“Kejadian ini bisa menambah jumlah pendukung Pak Anies. Sedangkan simpati bagi yang di tengah bisa muncul, karena mereka yang menjadi korban akan selalu diberikan simpati kepada pemilih di Indonesia,” kata Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/12 pagi.
Kunto belum bisa menyimpulkan bahwa kejadian ini merupakan bagian dari strategi partai NasDem untuk memberikan ‘endorse’ kepada Anies yang akan lebih sering didengar dan diperbincangkan publik.
Namun, Kunto juga menilai opini publik akan liar dan mudah digiring untuk percaya bahwa Anies memang menjadi korban. Jika benar ada upaya untuk menghalangi keadilan, maka dia mengkritisi hal tersebut karena mencemari iklim demokrasi di Indonesia.
“Terus terang saya tidak tahu ini murni administratif atau ada larangan. Namun, opini publik akan digiring untuk percaya bahwa ada sesuatu dibalik pencabutan izin ini. Selain itu, menurut saya ini tidak baik untuk demokrasi. terutama menjelang pemilu 2024,” katanya.
Berkat Tersembunyi untuk Anies Jelang Pilpres 2024
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
