Jakarta, CNN Indonesia —
Masyarakat untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI diaudit setelah diduga terjadi kecurangan dalam proses seleksi peserta Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyanti menilai perlu dilakukan audit untuk membuktikan dugaan manipulasi data tersebut.
“Kalau ada dugaan manipulasi data, penting untuk membuka data detail verifikasi atau audit Sipol,” kata Khoirunnisa kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/11).
Khoirunnisa menegaskan, dugaan manipulasi data harus diusut tuntas. Akuntabilitas harus diprioritaskan untuk menjelaskan kasus tersebut.
“Dengan mendorong akuntabilitas dari sisi politik dan hukum, polemik ini bisa terungkap lebih jelas,” ujarnya.
Sebelumnya, seorang anggota KPUD mengaku harus menyatakan Partai Gelora, PKN, dan Garuda memenuhi persyaratan verifikasi fakta sebagai calon peserta pemilu 2024.
Tuduhan ancaman itu disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam Rapat Konsolidasi Nasional KPU di Ancol, Jakarta Pusat.
Pejabat yang enggan disebut namanya itu mengatakan, KPU pusat mengancam KPU di daerah rawat inap atau harus mundur jika tidak mematuhi perintah.
“Bahasa yang diucapkan oleh para pemimpin kita di daerah, bagi yang tidak berpartisipasi, silakan keluar dari jalur. Turun dari kereta,” kata seorang saksi di The Political Show CNN Indonesia TV.
Komisioner KPU RI Idham Holik membantah telah mengeluarkan perintah tersebut. Ia mengaku saat itu meminta jajaran KPU daerah untuk melaksanakan instruksi sesuai surat edaran tersebut.
SE dimaksud mengatur mekanisme pengecekan fakta terhadap partai peserta Pemilu 2024. Pasalnya, kata Idham, beberapa KPU di tingkat daerah dan kabupaten tidak mengikuti instruksi sesuai SE tersebut.
“Konteksnya siapa yang tidak tegak, artinya dia tidak disiplin dalam melaksanakan SE dan ada SE. Dan tidak ada konteks yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat,” ujar Idham.
(rzr/bmw)
[Gambas:Video CNN]