Jakarta, CNNIndonesia —
kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, beberapa produsen sepakat memasok minyak goreng ke makanan BUMN mempercepat pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Hal itu disampaikan usai pertemuan pasokan minyak goreng dengan BUMN Makanan dan produsen minyak goreng, Rabu (8/2).
Arief mengatakan, dengan adanya Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP), pemerintah dapat mengintervensi pasar untuk menghindari fluktuasi harga minyak goreng jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Dalam mewujudkan cadangan minyak goreng pemerintah diperlukan kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik antar kementerian dan lembaga, BUMN, maupun swasta atau produsen minyak goreng, sehingga kami melibatkan produsen untuk memberikan masukan terkait pasokan bagi BUMN Pangan, katanya seperti dikutip dari keterangan resmi.
Usai berdiskusi, berdiskusi, dan mendengar masukan dari perwakilan produsen, Arief mengatakan untuk tahap awal ini, disepakati komitmen penyaluran total 29 juta liter per bulan, mulai Februari-Maret.
Jumlah tersebut terdiri dari 18 juta liter minyak goreng curah dan 12 juta liter minyak goreng kemasan. Dari 29 juta liter tersebut, ID FOOD mendapatkan 22 juta liter dan Bulog 7 juta liter.
Jumlah tersebut akan dipasok oleh tujuh produsen minyak goreng, terdiri dari PT Bina Karya Prima sebanyak 33 ribu liter, PT SMART sebanyak 11 juta liter, dan Kumpulan Apical sebanyak 8 juta liter.
Kemudian, KPN Group 600 ribu liter, PT Mahesi Agri Karya 666 ribu liter, PT LDC Indonesia 3 juta liter dan PT Permata Hijau Group 6 juta liter. Sedangkan total penyaluran dari PT Salim Ivomas dan PT Tanjung Sarana Lestari akan diumumkan kemudian.
“Komitmen untuk mendistribusikan minyak goreng kepada perusahaan makanan milik pemerintah untuk penyimpanan minyak goreng pemerintah telah ditandatangani oleh seluruh perwakilan perusahaan produsen dan juga ditandatangani oleh para saksi seperti Satgas Pangan Polri, ID Food, Bulog dan NFA, ” dia berkata. kata Arief.
Sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola CPP, Arief mengapresiasi pelaksanaan komitmen tersebut. Ia berharap praktis para produsen bisa melaksanakan sesuai komitmen yang dibina Satgas Pangan Polri.
Pasalnya, komitmen penyaluran cadangan minyak goreng pemerintah juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan peningkatan alokasi Domestic Market Obligations (DMO) yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi tahun lalu. 6 Februari.
Pemerintah menaikkan 50 persen kebijakan alokasi DMO untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri jelang puasa dan Lebaran. Kebijakan ini disertai dengan perubahan insentif faktor pengganda kemasan dan faktor pengganda daerah dalam rangka DMO minyak goreng sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2023.
Dalam keputusan ini ditetapkan faktor pengali insentif kemasan untuk usaha yang mendistribusikan minyak goreng dengan menggunakan kemasan merek Minyakita, dimana faktor pengali insentif untuk kemasan bantal adalah 1,5 dan untuk kemasan selain kemasan bantal adalah 1,75.
“Kebijakan penyesuaian ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah menetapkan peningkatan pengganda insentif ekspor minyak goreng sehingga produsen terdorong untuk meningkatkan produksi dan pasokan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng kemasan. minyak goreng (Minnyakita) termasuk untuk organisasi CPP,” kata Arief.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/dzu)
[Gambas:Video CNN]
