Solo, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu transaksi ganjil senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan).
Penemuan itu pertama kali diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD Rabu (8/3) lalu.
Ani yang ramah mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait laporan tersebut pagi ini. Hanya saja, dia tidak menemukan angka Rp 300 triliun seperti yang disampaikan Mahfud.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Soal Rp 300 triliun, terus terang saya belum lihat. Di surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga tidak tahu dari mana 300 triliun itu. Jadi saya belum bisa komentar dulu,” ujarnya saat berkunjung. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Solo Pratama, Kamis (9/3).
Ani mengaku tidak membaca surat dari PPATK secara utuh. Pasalnya, surat itu baru ia terima saat dalam perjalanan ke Solo bersama Presiden Joko Widodo.
“Karena saya baru terbang ke sini, jadi saya tidak melihat suratnya,” ujarnya.
Menurut dia, surat yang dikirimkan PPATK sama sekali tidak mencantumkan angka.
“Karena dalam surat yang disampaikan kepada saya, dalam hal ini ada lampiran sebanyak 36 halaman, tidak ada satu nomor pun,” ujarnya.
Kendati demikian, Ani memastikan Kementerian Keuangan akan segera berkomunikasi dengan Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait penemuan ini. Dia ingin mengetahui lebih jauh laporan PPATK yang disinggung Mahfud.
“Nanti kalau saya kembali ke Jakarta akan saya diskusikan lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, dari mana angkanya, bagaimana cara menghitungnya, seperti apa datanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ani mengatakan PPATK rutin menginformasikan kepada Kementerian terkait transaksi ganjil.
Sejak 2009 hingga 2023, ada 196 surat yang diterima Kemenkeu dari PPATK. Menurut Ani, sebagian besar surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Irjen Kementerian Keuangan.
“Ada yang melakukan pemeriksaan (pemeriksaan) jika terbukti kasusnya, ada yang menjalankan hukuman disiplin. Ada yang dikeluarkan atau diberhentikan dari pekerjaan. Semua berstatus,” ujarnya.
Namun, masih ada 70 kasus yang membutuhkan informasi lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. Ani memastikan pihaknya akan menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan PPATK dan aparat penegak hukum.
“Menurut Encik Ivan masih ada 70 lagi yang perlu kami berikan informasi tambahan, akan kami sampaikan,” ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(syd/sfr)
