Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus penambangan liar menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Ini berlanjut setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka men-tweet tentang kengerian penambangan liar.
Saking banyaknya dukungan atau dukungan terhadap penambangan liar, mantan anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmy Radhi menyebut, ada kekuatan “Tujuh Langit” yang menjadi dalang di balik penambangan liar Indonesia.
Jadi siapa “Tujuh Langit” atau sebut saja salah satunya?
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Fahmy Radhi yang juga Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan sepanjang pengalamannya sebagai tim Anti Mafia Migas yang diketuai Faisal Basri, pendukung penambangan liar dengan kekuatan luar biasa itu berasal dari elit partai hingga elit masyarakat. . organisasi (organisasi).
Dia mengklaim dukungan terhadap penambangan liar dapat mempengaruhi, bahkan menyusup, peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga, hingga saat ini kegiatan penambangan tanpa izin atau illegal masih marak.
Menurutnya, aturan penambangan liar dibuat sedemikian rupa agar kegiatan penambangan liar tidak tersentuh oleh siapapun.
“Karena mereka juga bisa bermain dalam pembuatan aturan, aturan dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan penambangan liar tetap tidak tersentuh,” kata Fahmy kepada CNBC Indonesia di Mining Zone, dikutip Sabtu (3/12/2022).
Adapun julukan “Langit Tujuh”, tambah Fahmy, berdasarkan keterangan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Dahlan Iskan. Fahmy mengatakan, pendukung penambangan liar adalah anggota pemerintah yakni DPR dan DPRD.
“Dari hasil kajian kami di Tim Anti Mafia Migas, saya kira polanya sama. Jadi ring pertama misalnya elite partai, elite ormas. Lalu ada juga anggota DPR atau DPRD yang tidak bertanggung jawab. yang membuat undang-undang yang boleh jadi illegal mining sulit ditindak,” jelas Fahmy.
Fahmy menyayangkan kekayaan negara yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, namun kegiatan penambangan liar ini hanya akan menyejahterakan mafia tambang.
“Seluruh Indonesia ada pertambangan ilegal kan? Kekayaan yang seharusnya dikuasai negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini untuk kemakmuran mafia,” ujarnya.
Karena itu, Fahmy menyarankan agar aturan penambangan liar itu diperbaiki. Selain itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara kompetitif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat dari penambangan liar.
Kabar terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Hal ini menyusul maraknya penambangan liar yang berkembang pesat di tanah air.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Direktorat Jenderal Hukum dan Kehakiman yang akan bertugas mengawasi tindak pidana di sektor energi dan sumber daya mineral dapat berfungsi efektif pada kuartal pertama tahun depan.
“Kita sedang usulkan. Ini masih proses. Kita harapkan bisa berjalan di triwulan pertama tahun depan,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12/2022).
Sebagai informasi, baru-baru ini publik dikejutkan dengan cuitan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka terkait aktivitas penambangan liar galian Kelas C yang marak terjadi di Klaten, Jawa Tengah.
Padahal, kata Gibran, aktivitas pertambangan di kawasan itu didukung sosok yang cukup menakutkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menindaklanjuti ucapan Gibran.
Ganjar pada Senin (28/11/2022) langsung menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota untuk menangani persoalan penambangan liar. Pimpinan daerah di Jawa Tengah sepakat membuat meja pelaporan untuk menerima laporan masyarakat.
Dari laporan tersebut, Ganjar tak segan-segan menyerang penambangan liar yang semakin meresahkan masyarakat.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Bongkar Pekarangan Tambang Ilegal, DPR: Level Star Wars
(Luc/Luc)
